JAKARTA (DUMAIPOSNEWS)-Delapan ketua umum partai politik (parpol) bertemu di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1). Kedelapannya merupakan parpol yang memiliki perwakilan di DPR. Pada pertemuan itu mereka mengagendakan pembahasan sistem pemilu proporsional tertutup.
Menariknya dalam pertemuan ini tidak ada undangan untuk Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar membenarkan agenda pertemuan delapan ketum parpol tersebut. Pria yang karib disapa Cak Imin itu mengatakan, pertemuan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi untuk menolak wacana sistem proporsional tertutup.
“PKB dalam posisi menolak. Dan, kita (PKB) sedang berkonsolidasi dengan partai lain. Insyaallah hari ini akan ada pertemuan dengan partai lain,” ujar Cak Imim di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).
Meski ada agenda tersebut, Cak Imin tidak memastikan bisa hadir. Dia hanya menegaskan bahwa PKB sepakat menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
“Waktu sudah sangat pendek, pemotongan hak kompetisi demokratis. Kalau proporsional tertutup dipilih empat tahun sebelum pemilu, barangkali wajar-wajar saja. Tetapi ini satu tahun sebelum pemilu, ini sama saja memberangus hak-hak kompetisi orang,” tegas Cak Imin.
Cak Imin memandang sebaiknya setelah Pemilu Serentak 2024, sistem pemilu baru dapat dibahas lagi. Pasalnya, kedua sistem tersebut bisa digunakan dalam sistem demokrasi seperti Indonesia.
“Proporsional tertutup dalam waktu satu tahun sebelum pemilu, ini tidak fair,” pungkas Cak Imin.
Soal tidak adanya undangan untuk Megawati Soekarnoputri, disinyalir PDIP mendukung sistem proporsional tertutup. Sebagaimana pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya yang menyatakan bahwa pihak pDIP mendukung sistem pemilu proporsional tertutup untuk Pemilu 2024.
Menurut Hasto, sistem proporsional terbuka justru menyebabkan liberalisasi politik.
“Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, dimana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ucap Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 yang digelar secara daring, Jumat (30/12).(jawapos)
