DUMAIPOSNEWS.COM, BENGKALIS – Bupati Bengkalis, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY, Senin (12/11), menyampaikan pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) Tahun 2019 melalui rapat paripurna DPRD Bengkalis.
Rapat paripurna dimulai pukul 16.24 WIB, dihadiri 32 orang anggota DPRD, serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Ketua DPRD Bengkalis, diwakili Wakil DPRD H. Indra Gunawan Eet, mempimpin rapat paripurna. Kemudian memberikan kesempatan kepada Sekda untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tahun Anggaran 2019.
Dalam penyampaiannya, sekda mengatakan, Nota Keuangan mencakup Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp3.713.910.088.220, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 392.432.973.852, kemudian Dana Perimbangan Rp. 3.070.457.404.200, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 251.019.710.168.
”Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp3.678.910.088.220, yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp.1.622.045.227.382,50 dan belanja langsung, sebesar Rp2.056.864.860.837,50,” jelas Bustami.
Selanjutnya Pembiayaan Daerah, yang berjumlah sebesar Rp35.000.000.000. ”Pembiayaan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 (SILPA),” kata Bustami.
Dengan demikian jumlah APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.718.910.088.220, ”Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 46 perangkat daerah, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan ke wilayahan serta urusan kesatuan bangsa dan politik,” terang Bustami mengakhiri.
Tanggapan
Terkait Nota Keuangan tersebut, juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ita Azmi, meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai program unggulan dan program kerja yang menjadi skala prioritas untuk meningkatkan mutu Negeri Junjungan.
Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Golongan Karya, Mus Mulyadi meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk melaksanakan proses pelelangan tepat waktu dan meningkatkan pengawasan agar sesuai mutu. Kemudian tentang pelayanan publik dengan menganggarkan kembali anggaran pendidikan dan penganggaran insentif 12 bulan bagi ASN.
Sementara juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, H Abi Bahrun meminta program pembangunan dan infrastruktur yang merata. Kemudian memperhatikan program pengembangan kualiatas pendidikan, kesejahteraan guru, infrastruktur sekolah. Kemudian meminta perhatian khusus untuk bidang pelayanan di Disdukcapil, RSUD, dan Dinas Sosial.
Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P Febriza Luwu, meminta klarifikasi mengenai keterlambatan pembahasan RAPBD. Fraksi ini juga meminta perbanyak kegiatan reguler jalan poros, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian jalan lingkar Duri sampai ke terminal.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, Sukadi mengatakan APBD harus bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan yang harus berpegang teguh pada prinisip efesiensi, efektivitas ekonomi tepat sasaran. Sebaiknya ada penyelarasan asumsi dengan pusat.
Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra Eddy Budianto meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis fokus pada 6 poros program kerja pembangunan. Dan juru bicara dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan Leonardus Marbun meminta Pemkab Bengkalis untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan semaksimal mungkin APBD dengan melakukan terobosan priotas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Atas semua saran dan pendapat yang telah diberikan dari fraksi-fraksi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekali lagi terima kasih, untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik”, ujar Sekda. (auf)
