JAKARTA (DUMAIPOSNEWS) – Ada sebanyak 120 ribu rumah dengan kredit pemilikan rumah (KPR) BTN tak bersertifikat. Penyebabnya adalah pengembang atau developer bermasalah. Temuan itu menurut Direktur utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu menyebut
berdasarkan data dari tahun 2019.
“Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada sudah tanggung jawab, dan sebagainya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa, 21 Januari 2025.
BTN masih menerima banyak pengaduan terkait masalah tersebut. Sampai hari ini, kata Nixon, ada 38.144 sertifikat rumah yang masih harus diselesaikan. Nilai total dari aset dari sertifikat yang belum selesai tersebut kurang lebih Rp 1 triliun.
Dia menargetkan 15 ribu di antaranya rampung tahun ini, sisanya ditargetkan selesai pada 2027. Nixon menyebut penyelesaian yang cukup lama karena beberapa di antaranya berkaitan dengan sengketa hukum. Pada umumnya melibatkan developer tak bertanggungjawab hingga notaris yang bermasalah.
Upaya yang dilakukan untuk pencegahan adalah memetakan permasalahan dan memberlakukan penilaian atau rating pada developer. Developer yang bakal menerima relaksasi adalah yang masuk kategori gold dan platinum.
Kategori rating diukur berdasarkan volume penjualan, non performing loan atau pinjaman bermasalah developer maupun customer dan ambang batas pengurusan sertifikat. Makin lama mengurus, rating pengembang bisa turun.
Dirut BTN itu tak menjelaskan secara rinci siapa saja pengembang yang masuk kategori-kategori tersebut. “Tapi sebagai gambaran, yang masuk platinum biasanya developer nasional, yang punya proyek di banyak kota atau di banyak tempat,” ujarnya.(tmp)
