DUMAI (DUMAIPOSNEWS)-Wali Kota Dumai H. Paisal melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai di Jalan Tanjung Sari Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur RT 05 di kediaman Syafriyal pada Kamis (12/09/2024)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Dumai ini diadakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) PPKT Tematik, Dana Bankeu khusus Provinsi Riau dan dana APBD Kota Dumai serta dilaksanakan dengan sistem Swakelola Type IV oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di kelurahan Penerima Bantuan Berdomisili.
Untuk tahun 2023 yang lalu Dinas Perkim Kota Dumai telah memberikan bantuan perbaikan RTLH sebanyak 65 Unit, dan Untuk Tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah Penerima bantuan RTLH sebanyak 123 Unit.
kegiatan dibuka dengan laporan rencana Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, Suherman S.SOS.
Pada kesempatan tersebut Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian yang layak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program ini, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, maupun seluruh jajaran Pemerintah Kota Dumai, saya juga mengapresiasi kerja keras kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan swakelola ini, yang tentunya memegang peran penting dalam keberhasilan program perbaikan rumah ini,” sebutnya.
Acara peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Dumai didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DisPu, Dispertaru, Camat Dumai Timur, Lurah Tanjung Palas, Pengurus Pokmas Kelurahan Tanjung Palas, Ketua RT 05 dan Syafriyal selaku penerima bantuan.
Penyaluran Dana Bantuan untuk Perbaikan RTLH bagi masyarakat tersebut sangat dirasakan dampaknya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan diharapkan kedepannya perlu adanya penambahan jumlah bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.
Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu Pengurus Pokmas, Kelompok Penerima Bantuan (KPB), Perwakilan Kelurahan serta Penerima Bantuan RTLH.(mcd)
