IPM Kota Dumai Tertinggi Kedua di Riau, Ternyata ini yang Dilakukan Wali Kota Dumai
DUMAI (dumaiposnews.com) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 76,45 poin. Tertinggi kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru yang mencapai 82,38 poin.
Capaian IPM Kota Dumai tahun 2023 ini tergolong tinggi dan di atas IPM Provinsi Riau sebesar 74,96 poin dan nasional sebesar 74,39 poin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai, Budi Hasnul mengatakan capaian IPM Kota Dumai yang tergolong tinggi ini sejalan dengan capaian nilai seluruh komponen pembentuk IPM.
Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dicerminkan dari umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan terdiri dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
Untuk dimensi standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang naik berdampak positif terhadap
pembangunan manusia Kota Dumai,” kata Budi.
Mantan camat Dumai Kota ini Budi Hasnul mengatakan ada tujuh isu strategis menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Dumai di bawah kepemimpinan Wali Kota Dumai sejak tahun 2021.
“Pertama, peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan ekonomi mikro, kecil dan menengah. Kemudian peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan kemudahan investasi,’ kata Budi saat ekspose evaluasi makro pembangunan Kota Dumai pada Musrenbang Kota Dumai, Selasa (19/03/2024).
Selanjutnya, optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah.
Ketiga, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Keempat, peningkatan pengelolaan kualitas ruang lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan, banjir dan rob serta potensi penurunan permukaan tanah.
kelima, peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
Selanjutnya , peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya Melayu. Dan terakhir, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. (amb)
