Bupati Zukri ikuti wawancara Paritrana Award Propinsi Riiau 2024

PELALAWAN (DUMAIPOSNEWS.COM) — Bupati Pelalawan H Zukri mengikuti kegiatan wawancara Paritrana Award tingkat Provinsi Riau dengan nominasi penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kategori nominasi pemerintah kabupaten/kota, pada Selasa (27/2), bertempat Hotel Premiere Pekanbaru.

Paritrana Award ini merupakan salah satu wujud apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Award ini merupakan salah satu wujud apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.

Kongkowkuy

Dalam sesi wawancara tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan memaparkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan atas pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan kepada tim penguji. Dalam pemaparannya berjalan dengan lancar dan sangat menguasai tentang kebijakan serta regulasi yang telah dibuat, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait BPJS ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan Bupati Pelalawan H Zukri dalam acara tersebut, dikatakanya, bahwa Pemkab Pelalawan berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan terhadap aparatur non ASN, guru honorer, perangkat desa, guru ngaji, gharim, serta perangkat kecamatan. Sebagai wujud keseriusan atas hal tersebut, Pemda Pelalawan mengikat jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan membuat beberapa regulasi.

” Pertama, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019, tentang perlindungan tenaga kerja melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenaga kerjaan di kabupaten Pelalawan. Regulasi kedua, sebut Bupati dalam pemaparannya, adalah nota kesepahaman nomor PPLW-MOU/50/TAPEM-KS/2022/01, antara badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tentang kepersetaraan program jaminan kematian bagi pegawai non ASN dilingkup Pemda Pelalawan, “terangnya.

Zukri juga mengatakan, bahwa selanjutnya, rgulasi ketiga perjanjian kerja sama antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan nomor: PLLW-PKS/100/TAPEM-KS/2023/16 tahun 2023, tentang kesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi madrasah diniyah takmiliyah, Taman pendidikan alquran dan petugas penyelenggara rumah ibadah dilingkup Pemda Pelalawan.

” Sejauh ini, dari data dua tahun terakhir Bupati H Zukri menjelaskan, pada tahun 2022 sudah 16,99 persen masyarakat terkover BPJS tenaga kerjaan, bila ditotalkan data BPJS Ketenaga kerjaan, sementara ditahun 2023, mencapai 23.63 persen dan pada tahun 2024 jumlah yang terkover jaminan sosial ketenaga kerjaan sebanyak 23 ribu orang, “ujanya.
Zukri menambah kan, bahwa dirinya ingin sampaikan kepada masyarakat, bilamana warga yang lagumenghadapi persoalan terkait dengan BPJS ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Pelalawaan telah menyediakan fasilatas pengaduan yang dipastikan akan diketahui oleh Bupati, fasiltas itu adalah “Klik Pelalawan. Melalui Klik Pelalawan, masyarakat bisa mengadukan atau melaporkan berbagai persoalan kepada Bupati termasuk persoalan BPJS ketenagakerjaaan. (Pemkab Pelalawan/Naz)