DUMAIPOSNEWS.COM - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo- Mahfud MD bertekad meningkatkan efisiensi penegakkan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam visi misi Ganjar-Mahfud yang mengangkat tema ‘Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari’.
Efisiensi penegakkan hukum itu dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Ganjar-Mahfud tak ingin pandang bulu dalam penegakkan hukum, sehingga memberikan keadilan untuk semua lapisan masyarakat.
Pakar komunikasi politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengapresiasi gagasan Ganjar-Mahfud itu. Ia menyebut, perpaduan teknologi dengan penegakkan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali.
Komitmen Ganjar yang ingin memperkuat KPK juga diharapkan bukan hanya sebatas wacana. Sebab, masyarakat sangat menunggu untuk dapat memperoleh keadilan dalam setiap proses penegakkan hukum.
“Persoalan hukum tergantung dari political will dari keduanya. Jangan hanya sebatas wacana saja tanpa terealisasikan,” kata Ujang dihubungi JawaPos.com, Kamis (26/10).
Integrasi antara teknologi informasi dengan lembaga-lembaga hukum, salah satunya akan memberikan transparansi terhadap harta yang dimiliki oleh setiap pejabat negara. Sinergisitas itu salah satu contohnya penggunaan artificial intelligence (AI) oleh KPK, untuk mempercepat proses pemeriksaan LHKPN.
Oleh karena itu, Ujang menekankan bahwa wacana itu bergantung pada komitmen Ganjar-Mahfud untuk bisa mewujudkannya ke dalam program pemerintahan ke depan.
“Intinya terwujud atau tidak tergantung political will. Kita lihat saja nanti realisasinya,” tegas Ujang.
Sementara itu, Ganjar Pranowo membeberkan langkah-langkahnya dalam memberantas mentalitas praktik korupsi, khususnya di kalangan pejabat. Ganjar mengaku akan mengadopsi sistem pencegahan korupsi yang pernah diterapkannya selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah (Jateng).
“Terkait korupsi yang semua orang bertanya kenapa kemudian masih terjadi. Tentu ini menjadi persoalan sangat serius. Saya mencoba selama 10 tahun pengalaman sebelumnya sebagai gubernur saya coba mengintroduksi bagaimana nilai-nilai integritas itu dilakukan sedikit saja dengan mengatakan ‘tidak, terima kasih’,” ungkap Ganjar, Kamis (26/10).
Pertama, pejabat Indonesia diminta untuk tidak menerima gratifikasi apa pun dengan mengatakan ‘tidak, terima kasih’. Menurut Ganjar, pejabat selaku pelayan publik harus bisa mengendalikan diri untuk menolak pemberian dari pihak mana pun, apalagi berhubungan dengan jabatannya. Dengan demikian, tindak pidana gratifikasi dan suap tidak akan terjadi.
Kedua, Ganjar akan menerapkan layanan full digital. Dia menilai, digitalisasi layanan publik akan mempersempit praktik korupsi karena memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.
“Ketika kita melakukan digitalisasi efisiensinya sangat tinggi sekali, nomenklatur yang dobel itu ternyata kita bisa bersihkan. Itu tidak terlalu sulit karena hanya butuh satu saja, mau. Begitu mau dan itu menjadi keputusan ternyata ini jalan yang jauh lebih cepat,” jelas Ganjar.
Ganjar meyakini kepastian hukum di Indonesia akan terwujud jika korupsi benar-benar diberantas dari akar rumput. “Ini korupsi yang mesti dibereskan dengan penegakan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
