PELALAWAN ( DUMAIPOSNEWS.COM ) – Untuk menampung usulan pembangunan dalam rangka menanggulangi dan memecahkan permasalahan yang ada serta menyepakati berbagai usulan prioritas rencana pembangunan, Bupati Pelalawan HM Harris secara resmi buka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Rabu (11/3) kemarin di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja. Pembukaan Musrenbang untuk menyusun kegiatan tahun 2021 dan untuk membahas terkait pemantapan peningkatan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah.
Saat memberikan sambutan, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, bahwa pembangunan nasional dan daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan pembangunan dilakukan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta perbaikan kehidupan berbangsa dan negara. Namun demikian, karena pembangunan menjadi tanggung jawab bersama, maka upaya pembangunan harus dirancang secara bersama yang dilaksanakan dengan professional dan transfaran serta diawasi dengan penuh tanggung jawab.
” Ya, RKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2021 merupakan implementasi tahun terakhir kebijakan pembangunan Kabupaten Pelalawan I’m depan mendatang, pembangunan diarahkan pada penyempurnaan seluruh program pembangunan sesuai sasaran dan target kerja masing-masing, sehingga pada akhirnya lima tahun yang ditetapkan dapat terwujud,”terangnya.
HM Harris juga mengatakan, bahwa tugas pemerintah daerah itu adalah melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat secara maksimal. Saat ini Pelalawan ditetapkan sebagai pilot program is ject pembangunan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis kelapa sawit. Segala persiapan sudah dilakukan, mulai dari penyiapan petani dan kebun yang akan memasok buah sawit, menyiapkan lahan pabrik sampai manajemen pengelolaan dan perusahaan pengelola.
” Pembangunan pilot project BBN di Pelalawan akan berpusat dikawasan Teknopolitan. Kabupaten Pelalawan beruntung karena kita tidak berjalan sendiri dalam membangun kawasan Teknopolitan. Kita berharap pembangunan industri hilir ini dikawasan Teknopolitan Pelalawan ini tidak hanya akan menjadi rencana kerja pemerintah Kabupaten Pelalawan saja, tetapi juga aka menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat,”ujarnya.
HM Harris menambahkan, bahwa sebagaimana menjadi kendala klasik dalam pembangunan daerah saat ini, dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemkab Pelalawan. Oleh karena itu, pihaknya sangat memerlukan dukungan pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah pusat. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya bahkan berpotensi dominan dalam pembangunan masyarakat dan daerah adalah keberadaan perusahaan. Dengan segala sumberdaya yang dimilikinya, tentu menjadi faktor yang sangat diharapkan dapat memacu kemajuan Kabupaten Pelalawan.
” Selama ini dukungan perusahaan sudah baik, namun masih perlu dimaksimalkan dan lebih penting lagi kiranya perlu ada sinkronisasi dengan program atau kegiatan yang dijalankan Pemkab Pelalawan. Saya berharap dukungan dari semua sektor sangat diperlukan, demi memajukan negeri yang berjuluk Negeri Selancar Di sungai dan mensejahterakan masyarakat dengan pembangunan yang merata,”tutupnya.(naz)