oleh

Soal BSU 2023 Cair, Kemnaker Sebut Belum Ada Kepastian

JAKARTA (DUMAIPOSNEWS)– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal beredarnya isu bantuan subsidi upah atau BSU 2023 yang cair kepada 16 juta penerima. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, belum ada kepastian terkait BSU. Dengan begitu pihaknya memastikan bahwa kabar yang menyebut ada pencairan BSU 2023 dalam waktu dekat, tidaklah benar.

“Sampai saat ini belum ada kepastian terkait dengan BSU,” kata Anwar Sanusi kepada JawaPos.com, Senin (9/1).

Kongkowkuy

Lebih lanjut ia menjelaskan, biasanya sinyal pencairan BSU bagi pekerja akan diberikan jika Indonesia menghadapi kondisi tertentu yang berdampak besar terhadap perekonomian. Seperti pandemi Covid-19, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, serta dampak dari guncangan ekonomi global.

“Saat BSU pertama kedua adalah adanya dampak pandemi Covid-19. Saat (pencairan) yang ketiga, 2022 adalah dampak dari ekonomi global,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah belum memasukkan skenario perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah (BSU), dalam antisipasi ancaman resesi tahun depan. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (30/10).

“BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena ada penyesuaian harga BBM. Sejauh ini belum ada (rencana di tahun depan, red),” ujarnya, usai acara Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022.

Saat ditanya mengenai adanya kemungkinan pemberian BSU saat resesi benar-benar terjadi, Airlangga justru balik mempertanyakan isu tersebut. “Jarene sopo(kata siapa)?” sambungnya.

Dia mengaku, Indonesia cukup optimistis pada tahun 2023.  Apalagi, menurut dia,managing director IMF mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini seperti titik terang di kegelapan.

Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi di 2022 yang mencapai 5,2 persen. Angka tersebut pun optimistis bisa dicapai kembali tahun 2023.

“Kawasan Indo Pasifik akan tumbuh positif. India tumbuh 6 persen, ASEAN 5 persen, China 4 persen. Dibanding Eropa, Amerika, kawasan Indo Pasifik positif. Pertumbuhan ekonomi ke depan ditarik Indopasifik,” paparnya.

Sementara itu, BSU pada tahun 2022 diberikan tidak lama setelah pemerintah melakukan penyesuaian terhadap BBM pada September 2022. Melalui BSU, pekerja/buruh mendapat bantuan sebesar Rp 600.000 bagi yang memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya, meliputi Warga Negara Indonesia (WNI), peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, pekerja yang menerima gaji/upah maksimal Rp 3.500.000 per bulan, bukan PNS/TNI/POLRI, serta belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro.(jawapos)

Tentang Penulis: Dumai Pos News

Gambar Gravatar
Dumaiposnews.com merupakan situs berita yang merangkum setiap kejadian dari berbagai sumber dan Kami hadir untuk ikut andil dalam penyebarluasan informasi terkini kepada masyarakat.

Berita Terbaru