oleh

Jadi Tersangka, Bharada E Kena Pasal Pembunuhan dan Persekongkolan

DUMAIPOSNEWS.COM – Penyidikan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua memasuki tahap krusial. Bareskrim Polri menetapkan Bharada E sebagai tersangka dalam peristiwa yang disebut polisi sebagai insiden tembak-menembak di rumah mantan Kadivpropram Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli lalu itu.

Dalam status barunya sebagai tersangka, Bharada E, yang juga menjadi ajudan Ferdy Sambo, dikenai Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal yang mengatur tentang pembunuhan tersebut sesuai dengan laporan pihak keluarga Yosua.

Pasal 338 sendiri berbunyi: ”Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Sementara pasal 55 dan 56 mengarah pada dugaan adanya persekongkolan atau membantu kejahatan. Artinya, dalam kasus itu Bharada E dipastikan bukan pelaku tunggal.

”Jadi, yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi dari pihak keluarga Brigadir Yosua,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian dalam konferensi pers di Mabes Polri tadi malam. ”Bharada E setelah ditetapkan sebagai tersangka tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan akan langsung kita tangkap dan ditahan,” imbuhnya.

Andi menjelaskan, dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, pihaknya sudah memeriksa 42 orang saksi. Termasuk di dalamnya ahli-ahli dari berbagai unsur. Mulai ahli biologi kimia forensik, metalogi balistik forensik, hingga kedokteran forensik. ”Pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti di sini. Akan berkembang,” ujarnya.

Upaya lain ditempuh keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk membuat terang misteri dugaan tembak-menembak di rumah mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo 8 Juli lalu. Kemarin (3/8) mereka menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya mendesak pengusutan terhadap dugaan terjadinya obstruction of justice atau intervensi terhadap berjalannya proses hukum.

Ketua Hutabarat Lawyers Pheo Hutabarat yang mewakili keluarga Yosua menegaskan, penanganan kasus yang sudah lebih dari tiga minggu tanpa hasil patut dipertanyakan. Karena itu, dugaan bahwa ada upaya menghalangi penyidikan harus segera diusut. ”Karena siapa yang menghalangi-halangi (penanganan, Red) kasus, dia bisa diproses hukum,” ujarnya.

Pheo menjelaskan, dugaan penghalangan penyidikan tidak diarahkan kepada institusi Polri. Melainkan kepada oknum polisi. Ada beberapa hal yang bisa didalami untuk membuktikan indikasi obstruction of justice itu. Salah satunya, dugaan adanya tekanan atau perintah untuk menutupi kasus kematian Yosua. ”Padahal, perintah presiden jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Pihak keluarga menilai, pengusutan terhadap dugaan terjadinya obstruction of justice penting dilakukan karena banyaknya kejanggalan yang muncul dalam kasus tersebut. Salah satunya terkait dengan hasil visum et repertum jasad Yosua. Saat itu disebutkan bahwa hanya ada luka di dada Yosua. ”Sementara, hasil otopsi (ditemukan, Red) bukan hanya satu (luka),” ungkapnya.

Pheo mengungkapkan, jika pengusutan obstruction of justice tidak dilaksanakan, implikasinya akan berdampak pada sistem penegakan hukum. Juga, membuat stigma buruk terhadap Yosua yang kini ditanggung pihak keluarga menjadi semakin berat. ”Kemarin ada yang mengatakan Brigadir J mencabuli (istri Irjen Pol Ferdy Sambo). Sedih kami (mendengarnya),” katanya.

Ayah Yosua, Samuel Hutabarat, menuturkan bahwa kedatangannya ke Kemenko Polhukam bersama perkumpulan Hutabarat di Jabodetabek juga bertujuan menyampaikan rasa sakit hati atas stigma ”cabul” yang disematkan kepada putranya akhir-akhir ini. ”Belum ada putusan pengadilan, anak kami dikatakan mencabuli. Kami (marga) Hutabarat kurang terima,” ucapnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mencatat semua hal yang disampaikan keluarga Yosua. Saat ini dia belum bisa berpendapat tentang kasus yang ditangani. Namun, Mahfud berjanji mengawal kebijakan atau arahan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan penanganan kasus.

Menurut Mahfud, kasus tewasnya Yosua memang bukan tindak kriminal biasa. Karena itu, dia meminta semua pihak, khususnya keluarga Hutabarat, untuk bersabar. ”Karena ada psikohierarkis, ada juga psikopolitisnya. Secara teknis, penyidikan itu sebenarnya katanya gampang,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Mahfud melihat, penanganan oleh Bareskrim Polri sudah bagus. Sebab, bila dirunut sejak kasus itu mencuat tiga hari setelah kejadian, Polri langsung responsif dengan membentuk tim khusus. Penonaktifan Ferdy Sambo juga dilakukan untuk meyakinkan masyarakat. Kemudian, penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. ”Kapolri sudah melakukan langkah-langkah yang terbuka. Tinggal nanti pada akhirnya kita kawal semua,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik akan melaporkan Polri kepada Menko Polhukam jika tidak mau menjawab penyebab kerusakan CCTV di rumah Sambo. Menurut dia, kerusakan CCTV yang misterius itu menjadi kendala Komnas HAM dalam mengungkap insiden meninggalnya Yosua.

”Kami mau tahu kenapa rusak. Kalau nggak dijawab, saya minta Pak Menko (Mahfud MD) untuk memerintah (Polri) itu dijawab,” kata Taufan di kantor Komnas HAM.

Menurut dia, Menko Polhukam merupakan kepanjangan tangan presiden yang bisa membantu Komnas HAM mengungkap penyebab kematian Yosua. Awalnya, CCTV di rumah dinas Sambo disebut rusak karena tersambar petir. Kemudian, disebutkan pula bahwa CCTV rusak sejak dua minggu sebelum kejadian.(jpc)

Tentang Penulis: Dumai Pos News

Gambar Gravatar
Dumaiposnews.com merupakan situs berita yang merangkum setiap kejadian dari berbagai sumber dan Kami hadir untuk ikut andil dalam penyebarluasan informasi terkini kepada masyarakat.

Berita Terbaru