oleh

Gandeng Pemkab Pelalawan, KPK Gelar Audiensi Dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

PELALAWAN (DUMAIPOSNEWS.COM) – Untuk kesekian kalinya lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia berkunjung ke Kabupaten Pelalawan, kedatangan mereka (KPK,red) tidak ada maksud tertentu. Dimana kehadiran KPK yang di wakili oleh tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah I KPK, dalam rangka menggelar audiensi dan sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan audiensi dan sosialisasi berlangsung di gedung daerah Datuk Laksamana Mangku Diraja Pangkalan Kerinci, Kamis (4/3) dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pelalawan.

Demikian disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, bahwa dirinya meminta kepada jajaran bawahan terutama di lingkungan OPD, dimana dalam tata kelola pemerintahan pencegahan harus dilakukan secara optimal dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur

” Pemkab Pelalawan sangat memprioritaskan pencegahan dalam tata kelola pemerintahan dengan melakukan pendataan, pembenahan, proses pelayanan publik,transparansi dan upaya pencegahan sehingga tidak melanggar aturan. Kita berharap dengan audiensi dan sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh KPK dapat menambah ilmu dan wawasan dalam menjalankan tata kelola Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang lebih baik kedepan,”terangnya.

HM Harris juga mengatakan, bahwa disamping itu juga, dimana masih rendahnya pendataan dan sertifikasi aset di Kabupaten Pelalawan. Dengan kondisi masih rendahnya pendataan aset tersebut, dirinya terus mengingatkan kepada jajarannya terus digesa meskipun LHKPN sudah mencapai 100 persen.

” Untuk itu juga, kita meminta dan berharap, Dewan Pelalawan juga dapat menggesa LHKPN Dewan yang tergolong masih tenda. Mari bersama-sama, kita gesa sejumlah kekurangan yang ada menuju tata kelola Pemeribtah yang lebih baik dan transparan,”ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas pencegahan koordinasi dan supervisi KPK wilayah I Arif Nurcahyo menambahkan, bahwa dirinya mengapresiasi kepada seluruh pejabat dan anggota dewan yang hadir yang telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dalam program pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas ada delapan sektor dan acara ino bukan baru lag, dimana sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu.

” Setidaknya ada delapan sektor tata kelola pemerintahan yang disoroti KPK yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, menajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, pengelolaan dana desa, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan dan yang terakhir sektor tematik. Dari 2200 lebih aset Pemkab Pelalawan, sebanyak 1931 aset belum terverifikasi,sementara tahun 2024 ditargetkan sertifikasi aset harus 100 persen.Ini harus dapat digesa dengan aturan yang berlaku,”tutupnya. (naz)

Berita Terbaru