oleh

Pendataan Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Kacau

JAKARTA ( DUMAIPOSNEWS.COM ) – Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau. Hal tersebut diungkap anggota Ombudsman Alvin Lie, Selasa (22/9) usai menerima bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Awalnya, ia sempat kaget ketika mendapat pesan singkat dari Telkomsel pukul 01.19 WIB. Isinya, pemberitahuan jika nomor ponselnya telah mendapat bantuan tersebut. Alvin sempat berpikir, bantuan ini untuk apa. Karena saat ini, dirinya tidak sedang aktif menjadi dosen. Kemudian, anak-anaknya pun sudah selesai sekolah.

“Saya memang sedang S3. Apakah ini bantuan karena masih terdaftar, saya tidak tahu,” tuturnya ketika dikonfirmasi. Ia sendiri mengaku tak tahu berapa gigabyte kuota yang didapat. Pasalnya, nomor tersebut sudah lama dinonaktifkan seluruh fitur GPRS/ 3G/ 4G-nya. Nomor hanya difungsikan untuk voice call dan sms saja.

“WhatsApp ini menggunakan akses internet provider lain. Tapi registrasi nomor TSel untuk memudahkan identifikasi kontak saya,” paparnya.

Artinya, tidak ada verifikasi untuk memastikan apakah nomor tersebut aktif digunakan untuk penggunaan internet atau tidak dari instansi terkait. “Kalaupun dapat, harusnya dicek dulu. Memerlukan nggak masih aktif nggak,” keluh mantan anggota DPR RI tersebut.

Selain proses pendataan dan verifikasi, Alvin Lie juga mengkritisi soal penerima bantuan. Menurutnya, bantuan ini harusnya menyasar pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan mahasiswa S1 saja. Mengingat, mahasiswa S2 dan S3 hampir semuanya telah bekerja. Sehingga dinilai mampu membeli kuota internet untuk proses pembelajaram jarak jauh(PJJ).

“Rasanya mahasiswa S3 gak perlu diberi batuan kuota internet, bantu untuk muda saja yang belum kerja,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, subsidi harusnya menyasar warga yang tidak mampu secara ekonomi. Kendati begitu, ia mengaku belum lapor Kemendikbud. Uneg-unegnya ini hanya diteruskan ke pihak Telkomsel supaya ada perbaikan. Dengan begitu, harapannya, anggaran benar-benar digunakan untuk yang membutuhkan dan berhak.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani menyampaikan, bahwa data nomor ponsel didaftarkan oleh pihak universitas. Begitu pula untuk verifikasi dan validasi dilakukan berdasarkan perguruan tinggi dan sekolah basisnya masing-masing.

“Terkait masing-masing individu menjadi tanggung jawab lembaga tersebut, sebagaimana diatur dalam Persesjen Juknis,” ungkapnya.

Sumber : Jawapos.com

 

Tentang Penulis: Dumai Pos News

Gambar Gravatar
Dumaiposnews.com merupakan situs berita yang merangkum setiap kejadian dari berbagai sumber dan Kami hadir untuk ikut andil dalam penyebarluasan informasi terkini kepada masyarakat.

Berita Terbaru