oleh

DPMP2TSP Minta Camat Laporkan Usaha Dan Bangunan Illegal

PELALAWAN ( DUMAIPOSNEWS.COM ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Pelalawan meminta agar Pemerintah kecamatan dapat melaporkan segala jenis usaha dan bangunan yang tidak memiliki dan mengantongi perijinan (Illegal,red) di DAERAHNYA masing-masing. Pasalnya, hal tersebut sebagai upaya menertibkan perijinan serta optimalisasi peningkatan PAD kabupaten Pelalawan.

Demikian hal ini disampaikan Kepala DPMP2TSP Pelalawan Budi Surlani SHut kepada Dumai Pos, Jumat (5/6) di Pangkalan Kerinci. Dikatakannya, bahwa kewajiban pihak kecamatan melaporkan setiap kegiatan atau usaha dan bangunan yang tidak mengantongi izin tersebut telah diatur dalam Perbup Nomor 50 Tahun 2011.

” Jadi kewajiban melakukan monitoring dengan membuat laporan itu bukan saja wewenang kami saja, namun banyak pihak dilibatkan termasuk OPD terkait dan juga Camat. Dan hal ini juga disebutkan dalam pasal 5 poin 2 Perbup Nomor 50 Tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan, bahwa camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan sub bidang pengawasan yang dilimpahkan kepada Satker terkait secara priodik serta melakukan pengawasan secara umum terhadap pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman di kecamatan,” terangnya.

Budi Surlani juga mengatakan, bahwa laporan dari pihak kecamatan ini sangat penting guna menertibkan perijinan dan meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum terhadap kegiatan usaha masyararakat.

” Kalau memang ada kegiatan usaha masyarakat termasuk pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman yang tidak mengantongi ijin, silahkan melapor ke Tim Monitoring pengawasan DPMP2TSP Pelalawan. Dimana camat se-Kabupaten Pelalawan juga berkedudukan sebagai anggota tim dimaksud. Dan seluruh camat telah diberitahukan soal keterlibatannya dalam hal tersebut, baik berdasarkan Perbup juga surat edaran yang telah kita sampaikan,” ujarnya.

Mantan Kabid Planologi hutan Dinas Kehuatan Pelalawan ini, bahwa sejauh ini sudah ada beberapa kecamatan yang melaporkan terkait kegiatan usaha dan pembangunan yang tidak mengantongi izin, namun partisipasinya perlu ditingkatkan.

” Yang lapor sudah ada beberapa kecamatan, namun diharapkan laporan ini dapat dilakukan secara priodik dan memang hal ini juga masih sangat perlu partisipasi aktif lagi dari seluruh pihak kecamatan. Dan masalah ini, tidak semata berguna melakukan penertiban, namun poin penting lainnya yakni sebagai upaya meningkatkan kontribusi untuk pembangunan daerah melalui beberapa item retribusi perijinan yang telah di Perdakan,” tutupnya. (naz)

 

Comments

comments

Tentang Penulis: Dumai Pos News

Gambar Gravatar
Dumaiposnews.com merupakan situs berita yang merangkum setiap kejadian dari berbagai sumber dan Kami hadir untuk ikut andil dalam penyebarluasan informasi terkini kepada masyarakat.

Berita Terbaru