oleh

Dana Abadi Pendidikan Tak Kena Pajak

JAKARTA ( DUMAIPOSNEWS.COM ) – Peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian mendapat dukungan dari kebijakan fiskal yang baru terbit. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan tidak mengenakan pajak penghasilan (PPh) untuk sisa dana abadi pendidikan yang diterima badan atau lembaga pendidikan. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 68/PMK.03/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan, penempatan dana abadi dikecualikan dari pengenaan PPh sepanjang badan atau lembaga pendidikan telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi.

Penempatan dana tersebut juga harus disetujui pihak-pihak terkait. Misalnya pimpinan perguruan tinggi atau pejabat instansi pemerintah terkait.

”Selain penempatan pada dana abadi, pengecualian pengenaan pajak juga berlaku bila sisa lebih dana tersebut diberikan kepada badan atau lembaga pendidikan lain (beasiswa) yang berada di wilayah Indonesia,” terang Hestu.

PMK baru itu merupakan penyempurnaan ketentuan perpajakan atas beasiswa dan sisa lebih dana yang diperoleh badan atau lembaga pendidikan. Dengan begitu, diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Dalam peraturan tersebut juga diatur, sarana dan prasarana yang dibangun dari sisa lebih dapat dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Namun dengan ketentuan dilakukan paling lama dalam jangka waktu empat tahun sejak sisa lebih dana diterima.

PMK 68/PMK.03/2020, kata Hestu, juga memberikan penegasan bahwa beasiswa bukan merupakan objek pajak sepanjang beasiswa diterima dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Misalnya hubungan usaha, kepemilikan, dan penguasaan dengan penerima beasiswa. ”Sedangkan bagi pihak pemberi, peraturan ini menegaskan bahwa biaya beasiswa dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto,” jelasnya.

Terbitnya PMK 68 disambut baik kalangan peneliti maupun akademisi. Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, ketentuan secara umum bahwa beasiswa tidak dikenai pajak tak mengalami perubahan dari PMK 246/2008 dan PMK 154/2009. Namun, di PMK yang baru, ada beasiswa yang dikecualikan dan menjadi terkena pajak. Di antaranya apabila penerima beasiswa memiliki relasi atau hubungan keluarga maupun bisnis dengan pemberi beasiswa. ”Saya kira ini bagus dan lebih fair,” katanya kemarin.

Dengan adanya regulasi anyar itu, jika ada perusahaan memberikan beasiswa ke pegawainya, harus dikenai pajak. Sebab, pemberian beasiswa dari perusahaan kepada pegawainya sebenarnya bisa menjadi bagian dari penghasilan pegawai tersebut. Namun, kata Handoko, beasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa seperti beasiswa bidikmisi tetap harus bebas dari pajak.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam juga menyambut baik terbitnya PMK itu. ”Tentu kita sangat menyambut gembira kebijakan yang mengecualikan beasiswa dari pajak,” ujarnya.

Sumber : Jawapos.com

Comments

comments

Tentang Penulis: Dumai Pos News

Gambar Gravatar
Dumaiposnews.com merupakan situs berita yang merangkum setiap kejadian dari berbagai sumber dan Kami hadir untuk ikut andil dalam penyebarluasan informasi terkini kepada masyarakat.

Berita Terbaru