oleh

UMK Dumai Disepakati Naik Menjadi Rp3.383.834

Loading...

DUMAI(DUMAIPOSNEWS)-Akhirnya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai 2020 disesuaikan dengan PP No 78/2015 tentang pengupahan. Hal ini disepakati pada Sidang Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai, Selasa (19/11).

Berita Acara Kesepakatan juga sudah ditandatangani anggota DPK Dumai yang hadir terkecuali Apindo dan Kadin.

Ketua DPK Dumai Drs H Hamdan Kamal mengatakan sidang pembahasan ulang UMK Dumai dilakukan merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Riau (Gubri) No. 561/ DISNAKERTRANS/3020 tanggal 18 Nopember 2019 perihal UMK Dumai tahun 2020.

Sesuai hasil rapat DPK Dumai yang mengacu arahan Gubernur Riau penetapan usulan UMK Dumai tahun 2020 sesuai PP No. 78/2015 tentang pengupahan.

Adapun variabel yang digunakan dalam penetapan UMK Dumai tahun 2020 adalah UMK tahun 2019, inflasi nasional periode September 2018 hingga September 2019, sebesar 3,39 %, pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) periode kwartal III dan IV, tahun 2018 hingga kwartal I dan II tahun 2019 sebesar 5,12 %.

“UMK Dumai tahun 2020 kita sepakati sesuai sebesar Rp 3.383.834,29 naik 8,51 persen,” tegasnya.

UMK Dumai hasil kesepakatan DPK Dumai selanjutnya diusulkan kepada walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi untuk diteruskan kepada Gubernur Riau (Gubri) di Pekanbaru.

Menanggapi semua saran dan pertimbangan, Hamdan Kamal kembali menegaskan bahwa PP No. 78/ 2015 berlaku secara hukum, sifatnya instruksi. Sedangkan surat gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan kementerian adalah penjabaran.

Tugas DPK adalah untuk mengusulkan UMK Dumai kembali sesuai PP. Tapi perlu mufakat, karena demokrasi. Maka untuk itulah dilakukan musyawarah.

“Kita sepakat mengusullan berdasarkan surat gubenur yang mengacu PP 78/ 2015. Karena kita mengusulkan berdasarkan perintah UU,” kata Hamdan Kamal.

Sementara Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE menyebutkan, rapat pembahasan ulang UMK Dumai dilaksanakan sesuai surat Gubernur Riau termasuk adanya aksi penolakan dari serikat. “Oleh sebab itu perlu dilakukan pembahasan ulang dengan waktu yang tidak terlalu lama harus ada keputusan,” sarannya.

Namun menyangkut angka usulan UMK Dumai perlu pertimbangan. Termasuk memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota Dumai harus ada data dan fakta.

“Memberi pertimbangan untuk merekomendasikan angka UMK jangan dengan dasar asumsi, tapi sesuai data dan fakta,” pintanya.

Hasil rapat harus dikirim sekarang ke Pekanbaru, setidaknya foto. Namun yang jelas secepatnya diantar. Sebelum tanggal 21 sudah harus sampai ke provinsi.

PLT Ketua DPC FSB Kamiparho K.SBSI Dumai Ir FA Aritonang juga sependapat bahwa DPK Dumai menggelar rapat atas dasar surat gubernur.

“Kita fokus sajalah sesuai surat gubri. Dan usulan UMK Dumai sebaiknya sesuai aturan. Mau tidak mau harus dukung program strategis nasional ikut PP No 78/2015,” tegas Aritonang.(dev)

SELENGKAPNYA BACA DUMAI POS, RABU (20/11)……….

Editor : Bambang Rio

Comments

comments

Berita Terbaru