oleh

Tolak Kenaikan UMK Buruh di Dumai Turun ke Jalan

Loading...

DUMAI(DUMAIPOSNEWS)--Buruh di Kota Dumai melaksanakan aksi damai menolak kenaikan UMK Dumai tahun 2020, Senin (18/11) kemaren.

Pantauan dilapangan ribuan buruh tampak turun kejalan menyasar kebeberapa titik seperti Depan Kantor Polres Dumai, Kantor Disnaker dan Kantor Walikota Dumai untuk menyampaikan penolakan terhadap UMK Dumai karena tidak sesuai regulasi PP.

Sebelum Aksi berlangsung, PLT Ketua DPC FSB Kamiparho K.SBSI Dumai Ir FA Aritonang membenarkan bahwa pihaknya melakukan aksi unjukrasa damai menolak hasil keputusan DPK Dumai menetapkan UMK Dumai tahun 2020 diluar regulasi PP No.78/2015 tentang Pengupahan.

Padahal, rekomendasi usulan penetapan UMK Dumai tahun 2020 sudah diantar langsung ke Gubenur Riau (Gubri).“Kami DPC FSB Kamiparho K-SBSI Dumai menolak penetapan UMK Dumai melalui kesepakatan,” tegas PLT Ketua DPC FSB Kamiparho K.SBSI Dumai Ir FA Aritonang.

Kamiparho mengeluarkan empat statemen/ pernyataan dan tuntutan dalam aksi damai.Pertama, Kamiparho Dumai beserta seluruh anggota menolak/ tidak menerima hasil rapat usulan kenaikan UMK Dumai oleh DPK Dumai yang mana dalam mengambil keputusan melalui mekanisme voting penetapan UMK Dumai yang tidak sesuai dengan PP No. 78/ 2015 tentang pengupahan.

Kedua, Mlmeminta pertanggungjawaban kota Dumai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai atas terjadinya pelanggaran yang merupakan tanggungjawabnya.

Ketiga,meminta pertanggungjawaban Apindo dan Kadin sebagai pemrakarsa terjadinya pelanggaran perundang – undangan yang mengakibatkan FSB Kamiparho K.SBSI Dumai melakukan aksi unjukrasa.

Dan Meminta Kapolres Dumai untuk mengusut atas indikasi adanya upaya pelaku pengondisian dengan pola penyuapan dan penerimaan suap guna menghasilkan rapat DPK Dumai melanggar atau mengangkangi PP No. 78/ 2015.

Menurut Aritonang, adapun dasar tuntutan Kamiparho Dumai adalah PP. 78/2015, khususnya pasal 44 ayat dan 2, kemudian UU.No 13/2003 pasal 91 ayat 1 dan 2 serta pasal 97.Kemudian UU.No. 23/ 2014 dan juga Surat Kemenakertrans RI No.B/M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditujukan kepada gubenur se Indonesia.

Menanggapi bahwa rekomendasi usulan UMK Dumai telah ditandatangani Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi dan sudah diantar pula ke gubenur, FA Aritonang menilai bahwa Walikota Dumai setuju kenaikan upah menabrak ketentuan yang berlaku.

“Kami menilai walikota Dumai juga sepakat dgn kenaikan Upah menabrak aturan perundang-undangan yaitu PP. 78/2015 dan UU. No. 13/2003,” sesalnya.

Hasil kesepakatan umk sudah diantar ke Provinsi . Hal itu sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan anggota DPK Dumai tentang penatapan besaran UMK Dumai sebesar Rp 3.289.033,30 atau naik 5,57 persen yang sudah ditandatangani walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi.

Namun keputusan DPK Dumai menetapkan yang tak sesuai regulasi membuat Kamiparho Dumai melakukan aksi damai di Dumai.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Ketenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Dumai H Suwandy SU M.Hum melalui Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE membenarkan bahwa rekomendasi DPK dan Walikota Dumai tentang usulan penetapan UMK Dumai tahun 2020 sudah sampai di tangan Disnakertrans Provinsi Riau untuk selanjutnya ke Gubri.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Rekomendasi usulan Penetapan UMK Dumai Tahun 2020, merupakan hasil kesepakatan DPK Dumai dengan berbagai kajian yang mendalam.

Menurut Walikota Dumai, kata Parulian, penetapan UMK Dumai tahun 2020 dilakukan sesuai UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78/ 2015 tentang pengupahan serta Permenakertrans No. 7/ 2013 tentang Upah Minimum.

Dalam Permenakertrans No. 7/ 2013 pasal 7 ayat satu (1), kata Zul AS disebutkan bahwa Gubernur menetapan UMK sesuai rekomendasi DPK Provinsi dan Walikota.

“Penetapan UMK Dumai tahun 2020 dilakukan dengan berbagai kajian-kajian yang mendalam melalui pertemuan-pertemuan dengan DPK Dumai,” jelasnya

Jika Gubenur sependapat dan tak menolak, maka giliran selanjutnya ditetapkan menjadi UMK Dumai tahun 2020. Namun jika ditolak dengan dasar ditetapkan diluar regulasi, maka tak ada pilihan lain harus ditinjau ulang.

“Kalau ditolak Gubenur Riau (Gubri) karena penetapan UMK Dumai tak sesuai PP NO. 78/ 2015, wajib ditinjau ulang, ” tukasnya (dev)

SELENGKAPNYA BACA DUMAI POS, Selasa (19/11)…….

Editor : Bambang Rio

 

Comments

comments

Berita Terbaru