oleh

Diduga PT Bukara Buang Limbah di KID, Berlangsung 2 Tahun

Loading...

DUMAI(DUMAIPOSNEWS)– PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) Dumai salah satu perusahaan beroperasi bidang bleaching di Kawasan Industri Dumai (KID) di Keluarahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, diduga telah melakukan penumpukan limbah padat tanpa izin.

Limbah produksi bleaching earth sebagai bahan penjernih Crude Palm Oil (CPO) di PT Bukara Dumai disebut-sebut mengandung Bentenit, Kapur Tohor, dan Asam Sulfat. Tumpukan limbah padat yang menyerupai tanah kuning tersebut ditumpuk di kawasan operasi perusahaan. Dilihat secara kasat mata orang awam limbah PT Bukara itu mirip tanah kuning.

Guna memperimbang informasi ini, media mencoba konfirmasi kepada managamen PT Bukara yaitu Syahruna Badrun. Sayangnya konfirmasi media ini tidak membuahkan hasil. Lantas media konfirmasi ke GM Wilmar Rachmadsyah selaku pemilik dan penjual lahan PT Kawasan Industri Dumai ke PT Bukara.

Rachmadsyah sendiri kepada media ini mengaku tidak detail mengamati layout PT Bukara yang melakukan penimbunan limbah. Dia juga menjelaskan bahwa izin lingkungan PT Bukara sendiri masih proses. “Kami tidak secara detail mengamati layout PT Bukara. Yang jelas mereka beli lahan ke kita dan limbah cairnya kita yang ambil. Nanti saya infokan lagi terkait perizinannya sudah sejauh mana,” katanya.

Lantas media mencoba konfirmasi kepada Dapi pengamat lingkungan di Kota Dumai. Menurut pengamatannya, PT Bukara Dumai tak memiliki hak seenaknya membuang maupun menumpuk sisa produksi atau limbah padat berwarna kuning tersebut di sembarang tempat. Sedangkan sampah rumah tangga saja tidak bisa dibuang maupun ditumpuk di sembarang tempat.

“Tidak boleh hal itu dilakukan. Semua itu ada jeda waktu dan sekarang ini sudah berapa lama PT Bukara menjalankan usahannya di KID. Wilmar juga harus ikut bertanggungjawab, masak menarik investor dan membiarkan melakukan penumpukkan limbah,” jelasnya.

Dapi meminta kepada seluruh perusahaan untuk stop membeli produk dari PT Bukara. Karena perusahaan tersebut belum mempunyai izin dan beroperasi belum ramah lingkungan. “Kenapa saya bilang belum ramah lingkungan, karena mereka melakukan penumpukan limbah plus izin belum ada,” tegasnya.

Kemudian Dapi meminta kepada pemerintah dan aparat terkait untuk menindak cepat PT Bukara tersebut. Jika perlu izin yang dalam proses pengurusan untuk dibatalkan dengan alasan melakukan penimbunan limbah lebih dari 2 tahun. “Aturan tentang lingkungan sudah jelas. Perusahaan melakukan penimbunan dapat dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar,” tegasnya.

Menurutnya, perusahaan harus mengelola limbah sesuai dengan undang-undang yang berlaku diantaranya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

“Sedangkan sanksi pidananya sendiri maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar bagi perusahaan yang dengan melakukan penimbunan limbah tanpa izin dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun,” katanya sembari mempertegas pernyataannya.(rtc)

Editor : Bambang Rio

Comments

comments

Berita Terbaru