oleh

Waktu Terbatas DPRD Minta ULP Batalkan Lelang Kegiatan di PUPR dan Perkimtan

Loading...

BENGKALIS (DUMAIPOS NEWS.COM ) – Komisi II DPRD Bengkalis merekomendasikan dan mendesak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membatalkan ratusan paket yang berada di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis,Hal itu mengingat singkatnya waktu yang terisa bagi rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek.

 “Kami merekomendasikan agar ratusan paket lelang yang belum ditayang dari Perkimtan maupun Dinas PUPR, untuk dibatalkan, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikerjakan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Ruby Handoko kepada wartawan, Rabu (30/10),Alasan pria yang akrab disapa Akok ini, karena sesuai jadwal ratusan paket lelang itu, baru akan ditayangkan ULP pada 3 November 2019 nanti. Sementara proses pelelangan memakan waktu minimal 21 hari masa sanggah.

Terkait hal itu, Akok berkeyakinan proyek tersebut akan dikerjakan asal jadi oleh rekanan dan tidak berkualitas karena dikejar-kejar waktu,” Cukup aneh, kenapa sudah mendekati akhir tahun baru sibuk untuk dilelang. Bayangkan jika tayang 3 November, masa sanggah 21 hari. Tinggal masa pengerjaan 40 hari, saya yakin pekerjaannya asal-asalan,” kata Akok.

Oleh karena itu, dengan singkatnya waktu pengerjaan, komisi II mendesak, pimpinan dinas perkimtan dan PUPR agar membatalkan ratusan paket lelang itu. Pihaknya tidak menginginkan pengerjaan asal-asalan dan masyarakat yang dirugikan.

“Uang habis umur jalan tak lama. Kontraktor juga kasian, karena jika dilelang pasti mereka terpaksa ikut, sementara waktu tidak memungkinkan,” terang politisi Partai Golkar ini lagi.

Selain proyek bersumber dari anggaran APBD tidak dapat dilaksanakan, sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak bisa dilaksanakan dan hal itu sangat merugikan masyarakat.

“Pemerintah pusat sudah sangat memperhatikan kebutuhan daerah terutama Kabupaten Bengkalis, sudah diberikan bantuan DAK tapi tidak dilaksanakan. Ini terkesan perangkat daerah yang tidak mampu untuk melaksanakan dengan baik,” sindirnya.

Bupati Diminta Tindak Tegas  PD Lamban Bekerja

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis ini juga meminta untuk menindak tegas PD yang lamban dalam bekerja, seperti dalam mempersiapkan dokumen untuk diajukan di ULP.

“Kami minta bupati memberikan tindakan tegas kepada PD yang lamban, dan tahun depan potong anggaran PD nya, masa dikasi tugas dan anggaran tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Satu lagi sebaiknya perjalanan dinas keluar kota dikurangi saja, karena berdampak terhadap percepatan pembangunan, masyarakatlah yang akhirnya dirugikan,” tutup Akok. (auf)

Editor : Bambang Rio

Comments

comments

Tentang Penulis: Dumai Pos News

Gambar Gravatar
Dumaiposnews.com merupakan situs berita yang merangkum setiap kejadian dari berbagai sumber dan Kami hadir untuk ikut andil dalam penyebarluasan informasi terkini kepada masyarakat.

Berita Terbaru