oleh

Pertamina Dumai Hadirkan Saksi Ahli Tokoh Hukum Perdata Indonesia

Loading...

DUMAI(DUMAIPOSNEWS)- Sidang sengketa lahan seluas 200 Ha yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai dan Riawan Setianto Tohir serta Indri Apriliani Tohir kembali berlangsung.

Setelah kalah di pengadilan pidana atas tuduhan surat palsu yang digunakan untuk menggugat Pertamina, Rianto Tohir kini ajukan gugatan kepada DJKN Kementerian Keuangan RI dalam upaya penghapusan lahan yang berlokasi di Kecamatan Bukit Timah Kelurahan Dumai Selatan tersebut dari catatan aset negara.

Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Dumai, Kamis (3 Oktober 2019) dan dipimpin oleh Hakim Ketua Hendra Tobing, S.H., M.H., yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Dumai.

Berupaya menepis kejanggalan gugatan yang diajukan RIawan Setianto Tohir dkk, Pertamina RU II sebagai pihak yang ikut tergugat hadirkan saksi ahli Yahya Harahap, ahli hukum perdata yang telah lama melanglangbuana di dunia hukum Indonesia dan sempat menjabat Hakim Mahkamah Agung RI pada tahun 1982 hingga tahun 2000.

Langkah ini diambil Pertamina untuk memberikan perspektif baru sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dan dapat diterapkan dengan baik pada perkara ini berdasarkan kepatuhan serta logika hukum yang berlaku.

Pengacara perusahaan Pertamina I Ketut Putra Arimbawa menjelaskan perkara yang melibatkan Pertamina RU II sebagai tergugat dan Johana Warnak Tohir, Riawan Setianto Tohir dan Indri Aprilia Tohir sebagai penggugat sejatinya telah berlangsung sejak tahun 2002.

Perkara ini berada di bawah register perkara No. 12/Pdt.G/2002/PN.Dum terkait dengan kepemilikan sebidang tanah dengan luas 200 Hektar.

Pada perkara tahun 2002 tersebut, perkara dimenangkan oleh pihak penggugat dengan amar putusan berupa ganti rugi senilai Rp 300 Milyar tanpa mencantumkan perihal yang mengharuskan adanya pengalihan, pelepasan atau pengosongan dari objek tanah sengketa. Namun demikian, bertentangan dengan hasil amar putusan, Riawan Setianto Tohir dkk sebagai pihak penggugat justru meminta adanya pengalihan objek tanah sengketa.

Mengenai upaya perlawanan dari pihak Pertamina, Ketut menjelaskan pada tahun 2010 telah dilaksanakan gugatan yang didaftarkan dengan register No. 10/Pdt.G/B/2010/PN.Dum dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di antaranya menyatakan eksekusi yang dinyatakan pada perkara sebelumnya adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum.

Selain itu, amar putusan juga menghukum Riawan Setianto Tohir dkk untuk menyerahkan tanah perkara kepada Pertamina.

Ketut menambahkan pada tahun 2013 telah dibuktikan pula bahwa Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah No. 51/1974 tanggal 13 Maret 1974 atas nama Ir. W. Tohir yang dijadikan dasar Perkara Awal pada tahun 2002 adalah surat palsu berdasarkan perkara pidana dengan nomor 347/PID/B/2012/PN.Dum.

“Dengan adanya putusan perkara yang menyatakan bahwa dasar perkara awal adalah surat palsu, seharusnya putusan Perkara Awal tahun 2002 sudah tidak memiliki dasar untuk dipertahankan atau dengan kata lain harus dianulir, baik melalui upaya pengajuan Peninjauan Kembali atau adanya gugatan baru. Berlawan dengan hal ini, justru pihak Riawan Setianto Tohir dkk mengajukan gugatan di tahun 2019 ini yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak tergugat dikarenakan tidak melaksanakan putusan Perkara Perdata Tahun 2002”, ungkap Ketut.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan, pada perkara dengan register No. 10/Pdt.G/2019/PN.Dum tanggal 25 Maret 2019 tersebut, pihaknya menemukan kejanggalan secara aspek hukum acara perdata. Pihak penggugat dalam hal ini Riawan Setianto Tohir dkk mengajukan gugatan tersebut kepada pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Pertamina RU II selaku turut tergugat. Menurutnya, sesuai dengan hukum perdata terdapat kekeliruan ketika penggugat menyertakan pihak baru sebagai terugat atas perkara yang menjadi lanjutan dari perkara sebelumnya.

“Kami melihat bahwa sejatinya perkara ini tidak layak diproses karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya terkait kekeliruan dalam menentukan tergugat, dengan adanya history panjang perkara yang berujung dengan adanya 2 putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap maka seyogyanya putusan perkara awal menjadi hal yang non executable. Apalagi jelas-jelas surat keterangan yang digunakan sebagai dasar awal penggugat menyampaikan gugatan pada perkara awal telah terbukti palsu. Untuk itu kami datangkan saksi ahli seorang tokoh hukum perdata Indonesia untuk memberikan pencerahan kepada kita semua”, imbuh Ketut.

Menjawab concern dari pengacara Pertamina terkait penunjukkan tergugat baru yang tidak terlibat pada rangkaian perkara awal, Yahya Harahap menjelaskan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1917 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan pihak penggugat menyertakan pihak baru yang tidak terlibat dalam pelaksanaan keputusan hukum yang diterbitkan sebelumnya.

Dengan kata lain, gugatan tersebut mengandung cacat formil “error in persona” dalam bentuk “gemiss aanhoedanigheid” atau keliru menarik tergugat. Masih berdasarkan pasal KUH Perdata yang sama, pada perkara ini kemudian melekat cacat “Ne Bis In Idem” yang patut dijatuhkan putusan negatif dalam bentuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

“Sangat jelas tertuang pada Pasal 1917 KUH Perdata bahwa suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya berlaku dan mengikat kepada para pihak yang nama dan identitasnya disebut dalam komparisi putusan atau gugatan”, jelas Yahya.

Selanjutnya terkait adanya dua keputusan hukum yang saling bertentangan, dalam hal ini keputusan perkara awal tahun 2002 secara hukum perdata yang dilanjutkan dengan keputusan hukum pidana yang menyatakan alat bukti surat yang dijadikan dasar gugatan merupakan surat palsu, Yahya berpendapat hal tersebut menjadikan putusan pidana tersebut bersifat Putusan Pidana A quo yang dapat dijadikan dasar sebagai pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Namun demikian, apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan permohonan tersebut, maka status A quo yang muncul dapat menjadi dasar bahwa putusan perkara pertama menjadi tidak dapat dieksekusi atau non executable.

Selanjutnya, dapat diajukan gugatan baru menggunakan Putusan Pidana A quo tersebut kepada pihak yang telah menggunakan surat palsu dalam perkara ini guna menggugurkan putusan hukum yang telah muncul sebelumnya.
Menanggapi informasi yang disampaikan oleh saksi ahli, Ketut kemudian menyatakan bahwa Pertamina dalam perkara saat ini telah mengajukan gugatan rekonpensi dengan dasar Putusan Pidana No. 327/PID/B/2012/PN.Dum kepada pihak Riawan Setianto Tohir atas penggunaan surat palsu sebagai dasar gugatan perkara awal. Pertamina sudah menjajaki kemungkinan untuk melaporkan Riawan Setianto Tohir dkk dan harapannya dalam waktu dekat ini tergugat akan dipanggil oleh pihak berwajib.

“Setelah sebelumnya memenangkan perkara pidana yang membuktikan bahwa Surat Keterangan Memakai/Mengusahakan Tanah No. 51/1974 tanggal 13 Maret 1974 atas nama Ir. W. Tohir yang dijadikan dasar Perkara Awal pada tahun 2002 adalah surat palsu, saat ini kami sedang menempuh jalur pidana atas tuduhan penggunaan surat palsu tersebut sebagai dasar gugatan pada perkara awal. Langkah ini kami tempuh sebagai upaya kami mempertahankan aset-aset negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab”, pungkas Ketut.(rls)

Editor : Bambang Rio

Comments

comments

Berita Terbaru