DUMAIPOSNEWS.COM, PEKANBARU -Akhirnya, upaya menuntut pembayaran utang pemerintah pusat oleh seluruh unsur pemerintahan, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Riau membuahkan hasil.
Apalagi sejak awal 2018, seluruh unsur kementerian, seperti Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Menko Perekonomian sudah ditemui Pemprov Riau. Yang teranyar, pertemuan seluruh kepala daerah di Riau bersama Gubernur Riau terpilih, H Syamsuar dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PUPR RI.
“Kami para kepala daerah, Bupati dan Walikota se-Riau, beramai-ramai menemui Menko Luhut untuk menyampaikan aspirasi Riau. Alhamdulillah, hasilnya sudah sesuai harapan,” ungkap Drs H Syamsuar MSi, Gubernur Riau Terpilih, kepada serantauriau.news.
Pemerintah pusat pun mulai mentransfer Dana Bagi Hasil Triwulan (DBH TW) IV 2018 sebesar Rp2,5 triliun.
Meskipun utang pusat ini telah dibayar kepada Riau, masih ada utang pusat melalui kurang bayar DBH 2017 TW IV sebesar Rp1,7 triliun.
“Gubernur Riau terpilih Syamsuar adalah orang yang menggesa penyaluran DBH TW IV 2018 dan mendesak kurang bayar DBH 2017 Rp1,7 triliun,” ungkap Edy Natar Nasution , Wagubri Terpilih, menjawab serantauriau.news.
Dinyatakan Edy Nasution, dengan dibayarkannya DBH TW IV 2018 oleh pemerintah pusat akan dapat mendukung penguatan keuangan daerah.
Hal itu dibenarkan Syamsuar, seperti dinyatakannya dalam media sosial. Ia mengaku terus berupaya jemput bola ke pusat guna menyelesaikan persoalan yang ada di Riau, demi menggapai kesejahteraan masyarakat Riau.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Yan Pranajaya juga membenarkan upaya Syamsuar ke pemerintah pusat ini. Efeknya tentu menguntungkan untuk wilayah kabupaten/kota di Riau. Salah satunya Kabupaten Siak. Untuk selanjutnya, Kabupaten Siak menunggu kurang bayar lagi sebesar Rp212,8 miliar. (**/Wm)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.